Tabatan – Pemerintah Desa Tabatan terus berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari serangkaian kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir, meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta musyawarah khusus terkait penambahan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Penyusunan RKPDes Tahun 2025 dimulai dengan pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan RT/RW. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diajak untuk menyampaikan usulan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Usulan yang masuk mencakup sektor infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi desa.
Setelah penyusunan RKPDes, Pemerintah Desa bersama BPD kemudian menyusun dan menetapkan APBDes Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi dari program-program prioritas tersebut. Dalam APBDes ini, dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan, kegiatan pelatihan kewirausahaan, dan dukungan operasional BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa, Pemerintah Desa juga menggelar Musyawarah Khusus Penambahan Modal BUMDes, yang dihadiri oleh pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa. Dalam musyawarah ini dibahas rencana pengembangan unit usaha baru, serta kebutuhan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha yang sudah berjalan. Hasil musyawarah menyepakati bahwa sebagian dari Dana Desa yang telah dialokasikan dalam APBDes akan digunakan sebagai tambahan modal untuk BUMDes, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha kolektif.
Kepala Desa Mahmudin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam membangun desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap, melalui perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap, pembangunan desa akan semakin tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, pemerintah desa bersama BUMDes telah sepakat untuk mengalokasikan 20% dari penambahan modal BUMDes guna mendukung program ketahanan pangan desa. Program ini difokuskan pada tiga sektor utama yang menjadi potensi lokal, yaitu:
-
Bidang Peternakan, diarahkan pada pengembangan usaha ternak sapi, diharapkan dapat bertujuan memenuhi kebutuhan daging dan pupuk organik di tingkat lokal, tetapi juga untuk menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru
-
Bidang Pertanian, dengan pemberdayaan petani lokal melalui penyediaan bibit unggul, pupuk organik, serta pelatihan pertanian ramah lingkungan. Hasil pertanian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan desa, tetapi juga berpotensi dijual ke luar desa.
-
Bidang Perikanan, difokuskan pada budidaya ikan toman, ikan lokal bernilai ekonomi tinggi yang mulai banyak diminati di pasar regional. Budidaya dilakukan melalui kolam-kolam air tawar milik BUMDes yang dikelola bersama masyarakat, khususnya kelompok pemuda dan pelaku UMKM.”
ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pengembangan BUMDes, diharapkan Desa Tabatan mampu menciptakan iklim pembangunan yang inklusif dan berbasis potensi lokal.
Dan acara musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes, penetapan APBDes, serta musyawarah khusus penambahan modal BUMDes ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut:
Kepala Desa Tabatan Bapak Mahmudin, yang sekaligus membuka dan memimpin jalannya musyawarah, Perwakilan dari Kecamatan Jenamas, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat desa dan staf sekretariat desa, Pengurus BUMDes Tabatan, Pendamping desa dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, Tokoh masyarakat, tokoh Adat Dayak, Ketua RT/RW se-Desa Tabatan, Serta perwakilan kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM lokal.
Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan semangat kolaboratif dan keterbukaan dalam proses pembangunan desa. Semua pihak memberikan masukan dan menyepakati arah kebijakan desa, termasuk alokasi 20% modal BUMDes untuk program ketahanan pangan tahun 2025.